Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio,  dalam ini adalah RRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), harus memenangkan persaingan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan karena di era mediaformosis saat ini, banjir informasi tak terelakkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menkominfo Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi LPP dan LPPL dalam Membangun Komunikasi Publik yang Efektif”, pada tanggal 16 Maret 2021 secara virtual melalui zoom meeting dari Auditorium RRI Semarang ini.

Acara yang digagas Dewan Pengawas LPP RRI Hasto Kuncoro, diselenggarakan oleh LPP RRI bekerja sama dengan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID). Diikuti oleh hampir seluruh LPPL seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua juga tokoh masyarakat Jawa Tengah.

Hasto Kuncoro dalam penjelasannya mengatakan, sinergi LPP dan LPPL sangat strategis dan penting menghadang disrupsi informasi seperti hoaks dan informasi – informasi hiburan yang lebih banyak menguasai jumlah sajian informasi. Bencana hoaks yang dengan gampang masuk ke ruang – ruang pribadi, memerlukan kehadiran LPP dan LPPL menyajikan informasi – informasi yang berkualitas sebagai penyeimbang.

Narasumber yang lain, pakar komunikasi dari Universitas Diponegoro Semarang Dr. Lintang Ratri mengingatkan para pengelola LPPL bahwa frekuensi yang digunakan adalah ranah publik. Sudah selayaknya jika apapun yang disajikan haruslah untuk kepentingan publik. Lintang juga meminta para penyelenggara LPP dan LPPL supaya memahami PP 46/ 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang sama sekali berbeda dengan PP 11/2005.

“Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal harus benar – benar memahami apa yang dimaksud diksi publik itu,” kata Lintang.

Lintang juga mengataka,  berdasarkan hasil evaluasi,  3 LPPL anggota INDONESIAPERSADA.ID dari sisi konten terlihat dominasi informasi dari perspektif pemerintah. Sedangkan dari sisi pengelolaan tidak ada website, sehingga akan kesulitan untuk diakses secara mobile.

“Sinergitas LPP dengan LPPL patut dipertanyakan, karena tidak bisa di hyperlink dengan website RRI. Terlebih dari sisi pengelolaan media social juga masih membutuhkan banyak pembenahan” kritik Lintang.

Bagaimana membangun sinergi?  Lintang Ratri Rahmiaji menyebut, pastikan dulu tentang posisi publik dalam lembaga penyiaran publik lokal, karena untuk sinergi membutuhkan satu Visi.

“Secara teknis bisa melakukan strategi melalui kolaborasi konten  atau tukar program antar LPPL, membangun sinergi juga bisa dilakukan melalui survey khalayak ” pungkasnya menutup diskusi.